Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Kenapa Belajar Administrasi Negara?

Negara sebagai organisasi politik bersifat begitu konfliktual. Penyelenggaraannya berhadapan langsung dengan alokasi nilai-nilai yang beragam di masyarakat sekaligus usaha mewujdukan kesejahteraan umum dengan mekanisme pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sepanjang tahun 2002 - 2011 ada 4000 dari 13000 peraturan daerah yang telah diterbitkan ditolak oleh pemerintah pusat. Selain bertentangan dengan UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, banyak diantaranya tidak mengakomodir kepentingan publik. Lebih lanjut, sepanjang 2003 - 2013 terdapat 807 permohonan judicial review dimana 127 diantaranya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ironis bukan? padahal esensi kebijakan publik adalah kepentingan publik (Campbell, 2002).

Melihat fenomena di atas dan dikaitkan dengan indikator kebijakan yang banyak kontra dengan keinginan publik atau peraturan yang lebih tinggi, maka dapat dikatakan kebijakan publik di Indonesia masih buruk. Woodrow Wilson sendiri bahkan sejak lama mengatakan bahwa, lebih sulit menjalankan konstitusi (implementasi fungsi pemerintahan) ketimbang menyusunnya (proses hukum).

.

Masalah di atas sangat relevan bagi kondisi di Indonesia akan perlunya studi penyelenggaraan negara yang scientific. Sebagaimana yang dikatakan oleh McClintock (1980) bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik cukup sulit di negara dunia pertama; akan lebih sulit di negara dunia ketiga.
Sedikit kasus misal, pemalsuan kartu BPJS. Kemudian ada penyalahgunaan KJP, sampai wacana full day school oleh Kemdikbud yang menuai pro dan kontra.

Polemik yang terjadi atas kebijakan pemerintah menjadi indikasi bahwa kebijakan yang dibuat dan digagas pemerintah masih menyisakan celah penyalahgunaan, juga menunjukkan kalau tidak terlibatnya stakeholder secara komprehensif dalam mengagas solusi masalah publik. Swasta, masyarakat sipil dan berbagai badan organisasi swadaya merupakan faktor penting dalam mekanisme administrasi publik. Itu disebabkan karena kebijakan publik bukan merupakan bagian yang terpisah dari politik, interest group, hubungan eksekutif-legislatif, sampai swasta dan pihak lain (Purwanto et. al, 2015).

 

Dengan demikian, studi administrasi negara menunjukkan kalau partisipasi masyarakat amat penting bagi keberhasilan suatu kebijakan publik, sebab kebijakan publik termanifestasi bukan dalam ruang hampa. Tidak mengherankan kalau compulsory program yang biasanya top-down policy yang tidak partisipatif dalam banyak hal, membuat program menjadi tidak efektif untuk mencapai tujuannya. Seperti berbagai program pengentasan kemiskinan yang hanya berakhir jadi bagi-bagi duit semata.

Sudah saatnya bagi pemerintah menjadi katalisator yang mengayomi publik dalam mengelaborasi perumusan masalah secara kolaboratif. Lebih jauh dari itu, studi administrasi negara menjadi begitu relevan untuk mewujudkan tata kelola yang baik secara berkesinambungan dengan berbasis evidence dan metodologi ilmiah.

Penyelenggaraan negara sebagai ontologi dengan fokus teori organisasi dan birokrasi sebagai lokusnya—dengan metodologi ilmiah (epistemologi) akan menghasilkan kajian yang bermanfaat (aksiologi) bagi efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan pemerintah di berbagai lini dan sektor. Empat isu pokok yang dikaji dalam studi administrasi negara yaitu:

1. Isu Pembangunan.
2. Birokrasi.
3. Manajemen publik.
4. Kebijakan publik.

Studi administrasi negara yang multidisiplin menjadikan kajian studi ilmu ini begitu kompleks dan komprehensif dalam upayanya pendekatan ilmiahnya memandang isu-isu publik.

Pemerintah juga telah mengakui pentingnya studi administrasi negara dalam upaya mengefektifkan dan meningkatkan kualitas kebijakan-kebijakan publik lewat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) No. 45 tahun 2013 yang secara resmi membentuk profesi analis kebijakan yang merupakan profesi baru dalam lingkungan pegawai aparatur sipil negara (ASN). Pekerja analis kebijakan nantinya ditempatkan di lingkungan kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian  dan Pemerintah Daerah. Hal itu merupakan contoh konkret bahwa studi yang berbasis riset atas peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan langkah yang tepat. Itulah alasan mengapa perlu untuk belajar administrasi negara. 

Udah kebayang? Makin bingung?

Gue akan tulis secara ringkas apa yang mungkin bakal kalian temui kalo menekuni studi ilmu administrasi publik.

Sebelum baca, gue mau kalian buang jauh-jauh segala macam pengertian yang udah kalian dapet di masyarakat, tamanya makna dari kata, “administrasi”, yang konotasinya itu ke pekerjan tata-usaha atau kantor.

Karena secara kelilmuan, makna administrasi yang digunakan dalam studi administrasi publik itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat awam.

Beda Administrasi, Organisasi dan Manajemen

Administrasi adalah upaya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerjasama dengan struktur, koordinasi dan waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen adalah seni megelola pekerjaan dengan menggunakan orang lain (Follet).

Gue harap pengertian “kaku” dia atas menjelaskan uraian gue di bawah kalau ada pertanyaan, “apa bedanya dengan manajemen?”

Administrasi Publik

Adminsitrasi Publik adalah studi sosial yang mempelajari dinamika penyelenggaraan lembaga-lembaga negara yang diatur oleh undang-undang dasar (konsititusi) maupun undang-undang dalam rangka pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam proses keilmuan, paradigma ilmu administrasi publik mengalami tiga fase besar. Pertama, dikotomi politik-administrasi, kedua, administrasi sebagai ilmu adminitrasi dan ketiga ilmu administrasi negara.

Fokus ilmu administrasi publik adalah bagaimana proses penyelenggaraan negara dilakukan dari perspektif administrasi dengan nilai utama yakni efektivitas dan efisiensi segala aktivitas pemerintahan yang dikoordinasikan, diselenggarakan, dan dievaluasi dalam rangka pencapaian tujuan negara.  

Garis besar studi administrasi adalah organisasi pemerintahan atau birokrasi, dinamika kebijakan publik, manajemen pelayanan publik dan administrasi pembangunan.

Sementara ilmu dasar wajb dalam studi administarsi adalah statistika sosial, manajemen dan organisasi, kepemimpinan, politik, sistem politik dan sistem politik di Indonesia.

Dalam fokus birokrasi, studi administrasi publik biasanya fokus pada reformasi birokrasi yang menyasar untuk mengobati penyakit birokrasi seperti red-tape, Parkinson syndrome dan inefisiensi dan inefektivitas, sebagainya.

Terkait dinamika kebijakan publik, fokus kajian berkisar pada formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Analisis kebijakan publik menjadi outcome yang nyata.

Kalau manajemen pelayanan publik, kebanyakan mengkaji bagaimana pelayanan publik daoat diselenggarakan dengan maksimal, tanpa diskriminasi dan berdaya guna untuk berorientasi pada hasil. Inovasi pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik serta kinerja pelayanan dan kepuasan pengguna layanan (masyarakat).

Terakhir adalah fokus pembangunan. Ilmu administrasi publik fokus pada peran negara dan pemerintah untuk mewujudkan welfare state atau negara kesejahteraan. Khusus di Indonesia, fokus administrasi pembangunan adalah pembangunan kelembagaan admnisitrasi sekaligus pembangunan dalam rangka perubahan sosial ekonomi terencana untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, meningkatkan derajat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai program dan cara mengevaluasinya serta pengentasan kemiskinan.

Udah kebayang kan bakal belajar apa?

Seperi jurusan sosial pada umumnya, kalian kalo masuk jurusan ini dituntut untuk mampu berpikir kritis, menyukai tantangan, suka berdiskusi dan rakus membaca. Paling penting, berani untuk ngomong di muka umum!

Sekali lagi, gue ingatkan, masuk jurusan sosial-humaniora itu berarti kalian komit untuk rakus membaca.

Prospek lulusan.

Kita belajar di kampus bukan cuma buat rekreasi aja kan? Apalagi cuma sekedar cari ijasah dan main-main ngabisin masa muda biar nggak nganggur.

Kalian salah kamar kalau kuliah buat gagah-gagahan.

Di adminsitasi publik, prosepek kalian bisa dibilang istimewa KALAU punya rencana dan cita-cita yang konsisten untuk jadi pelayan publik yang tidak lain adalah PNS/ASN.

Tiap pembukaan CPNS jurusan ini bisa dibilang dibutuhkan hampir di tiap kementerian/ lembaga. Itupun belom di pemerintahan daerah yang butuh tenaga lulusan studi administrasi publik.

Formasi biasanya analis kebijakan, analis organisasi dan banyak lainnya. Banyak banget formasi di kementerian/lembaga atau pemda buat lulusan s1 studi ilmu administrasi publik.

Idealnya, karir sebagai PNS adalah cara paling efektif buat mengapliaksikan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dunia nyata. Idealisme yang sah-sah aja kan kalau mau kerja sesuai jurusan kuliah.

Pun begitu, jaman sekarang udah modern. Hampir banyak kerjan nggak menuntut spesialisasi jurusan di beberapa formasi, kayak wartawan,start-up, office-worker, banker front office, marketing. Banyak pekerjaan modern yang cuma mensyaratkan latar belakang sarjana untuk mendaftar. Lulusan studi administrais publik pun bisa.

Meski MUNGKIN beberapa jurusan akan lebih disukai tergantung latar belakang perusahaan yang dilamar. Media massa akan lebih menyukai lulusan jurnalistik ketimbang ilmu politik, misalnya jika ada lowongan yang dibuka untuk semua jurusan.

Era globalisasi mendorong kita untuk berwirausaha. Apapun jurusan yang diambil, sarjana hendaknya menjadi agen perubahan di manapun mereka berada. Kalau tidak ada lapangan kerja, membuka lapangan kerja atau mepekerjakan diri sendiri bisa jadi langkah yang pas untuk menjawab tuntutan jaman.

Lulusan IAP juga ideal buat berkarir di bidang politik. Kepala desa? Anggota DPRD? Bupati? Walikota? Gubernur? Presiden? Menteri ? Pejabat negara? Tentu jalur yang ditempuh ada di luar sana, praktek, pengalaman, dedikasi dan uang. Bukan hanya bermodal duduk di bangku kuliah.

Kurang lebihnya itu yang bisa gue sampaikan, buat kalian yang udah jadi mahasiswa dan paham betul jurusannya, ayo kita galakkan #AntiSalahJurusan dengan menulis seputar prodi yang kita ambil. Gue masih nemu kasus mahasiswa salah jurusan soalnya, yang berujung males-malesan pas belajar.

Kalau ada reques review jurusan lain yang ada di FISIP silahkan komen di bawah.

MAPLEHIJAU, studi s1 Ilmu Administrasi Publik di Fisip Universitas Jendera l Soedirman

#AntiSalahJurusan

#HidupMahasiswa